Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi,
Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen untuk mewujudkan
pemerintahan yang berkualitas dan bebas dari korupsi. Hal tersebut disampaikan
Al Haris usai mengikuti Rapat Kerjasama
bersama Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPK RI, Kepala LKPP, dengan Kepala
Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi secara virtual,
bertempat di Ruang
Video Conference Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (24/01/2022).
Dalam
sesi wawancara, Al Haris menyampaikan, Menteri Dalam Negeri RI meminta kepada
seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat integritas
guna mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi. “Kita membahas isu yang sedang
berkembang, dan fakta yang terjadi beberapa hari terakhir, dimana ada 3 (tiga)
orang Kepala Daerah yang tertangkap KPK. Menteri Dalam Negeri RI mengingatkan
pemerintah daerah agar benar benar merubah sistem pola kerja yang tidak
banyak berhubungan dengan pihak ketiga,” kata Al Haris.
Al Haris mengungkapkan, pemerintah daerah harus
merubah sistem pola kerja dengan berbasis pola kerja menggunakan sistem digital,
guna mengurangi hal- hal yang berhubungan dengan pihak ketiga karena itu
merupakan salah satu celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. “Bapak
Menteri Dalam Negeri juga menekankan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih
berintegritas lagi kedepannya, karena tingkat integritas Pemerintah Daerah saat
ini masih rendah berada poin 69,” ungkap Al Haris.
“Kami akan terus memperbaiki sistem yang ada saat
ini, sehingga benar benar menutup celah untuk melakukan tindak pidana korupsi
di Pemerintah Provinsi Jambi. Kita harus benar benar memiliki integritas,
karena dengan adanya integritas lebih memperkuat dalam melaksanakan
pemerintahan,” lanjut Al Haris.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan,
penyelenggaraan rapat ini karena masih adanya celah dalam melakukan tindak
korupsi pada Pemerintah Daerah. “Pembahasan rapat ini yang pertama adalah Pemerintah
meminta kita untuk melihat potensi potensi yang disinyalir bisa menjadi celah
terjadinya korupsi di seluruh Indonesia, kedua adalah terkait dengan
integritas, dan yang terakhir adalah tentang budaya kerja,” kata Edi.
“Tiga hal ini yang harus terus kita diskusikan
terus menerus untuk mencegah terjadinya korupsi, sistem yang baik akan
memperbaiki budaya kerja, dimana dengan sistem akan memperkecil kita bertemu
dengan pihak ketiga. Semuanya nanti akan menggunakan sistem digitalisasi, sehingga
siapapun pemenangnya itu yang akan melakukan pengerjaan, sehingga tidak ada
lagi titipan titipan,” pungkas Edi. (Maria/edit: Richi, foto: Novriansah,
video: Said Usman)
