Pekanbaru – Upaya penyelesaian sengketa lahan antara PT. THIP dan PT. GIN di Kabupaten Indragiri Hilir terus memasuki babak baru. Di tengah kunjungan Bupati Inhil H. Herman, SE, MT ke Kantor Wilayah BPN Riau, Kepala Kantah Inhil Muhammad Khomsadi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) justru mengintensifkan langkah mediasi di tingkat tapak. Fokus utama mereka adalah mencari titik temu yang berkeadilan bagi kedua belah pihak tanpa mengabaikan kepastian hukum atas tanah.
Muhammad Khomsadi menjelaskan bahwa peran Kantah Inhil sangat krusial dalam memberikan data dan peta bidang tanah yang akurat. "Kami telah melakukan overlay peta dan verifikasi lapangan berkali-kali. Persoalan ini bukan sekadar batas, tetapi juga tumpang tindih klaim hak atas lahan yang sudah puluhan tahun," ujarnya saat ditemui usai rapat koordinasi tertutup bersama Forkompimda, Kamis (02/04/2026). Menurutnya, data pertanahan yang valid menjadi kunci utama agar mediasi tidak berputar-putar.
Sengketa lahan yang melibatkan dua perusahaan besar ini telah berlangsung lama dan berdampak pada ketenangan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Forkompimda Inhil yang terdiri dari Kepala Kantah, Kapolres, Dandim, dan Kajari bersepakat untuk membentuk tim percepatan penyelesaian. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghentikan sementara aktivitas di lokasi sengketa demi mencegah gesekan horizontal di lapangan.
Kepala Kantah Inhil menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan bukan hanya administratif, tetapi juga sosial-ekonomi. "Kami memetakan mana kawasan yang sudah bersertifikat, mana yang masih berupa hak kelola, dan mana yang masuk kawasan hutan. Forkompimda mendorong agar kedua perusahaan mengedepankan musyawarah sebelum mengambil jalur litigasi," jelas Muhammad Khomsadi. Pihaknya juga memfasilitasi pertemuan tatap muka antara kuasa hukum kedua perusahaan di kantor pertanahan.
Sementara itu, Bupati Inhil yang saat itu berkunjung ke Kanwil BPN Riau mengapresiasi langkah proaktif Kepala Kantah bersama Forkompimda. "Sinergi di tingkat kabupaten sangat penting. Saya minta Kepala Kantah terus mengoordinasikan setiap perkembangan dengan saya dan jajaran Forkompimda lainnya," pesan Bupati melalui sambungan telepon. Kanwil BPN Riau juga mendukung penuh upaya mediasi yang dipimpin Kepala Kantah Inhil.
Dalam penjelasannya, Muhammad Khomsadi menyebut bahwa solusi terbaik yang ditawarkan adalah berupa tukar menukar lahan (land swap) atau kompensasi lahan pengganti yang setara. "Kami sudah mengidentifikasi beberapa bidang tanah lain yang tidak bermasalah di sekitar lokasi. Ini sudah kami komunikasikan ke kedua perusahaan dan mereka menyatakan terbuka untuk opsi itu," ungkapnya. Forkompimda juga menyiapkan skenario jika mediasi gagal, yaitu melalui jalur arbitrase atau pengadilan tata usaha negara.
Dengan didampingi perwakilan PT. THIP dan PT. GIN, tim gabungan terus bekerja menuntaskan batas-batas teknis di lapangan. Muhammad Khomsadi berharap dalam waktu satu bulan ke depan, peta kesepakatan bersama bisa ditandatangani. "Intinya, kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Tanah harus memberikan kepastian dan kesejahteraan, bukan konflik," tegasnya. Forkompimda berkomitmen mengawal setiap tahapan hingga sengketa ini benar-benar berakhir secara damai dan legal.
