TEMBILAHAN – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Indragiri Hilir mengimbau masyarakat (#SobATRBPN) untuk memastikan seluruh persiapan teknis maupun administratif telah matang sebelum petugas ukur turun ke lokasi bidang tanah. Imbauan edukatif ini disampaikan melalui saluran informasi resmi Kantah Kabupaten Indragiri Hilir guna meminimalkan kendala di lapangan serta mempercepat proses pelayanan pengukuran dan pemetaan pertanahan di wilayah Negeri Seribu Parit tersebut.
Dalam keterangannya, Kantah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa keberhasilan dan kelancaran proses pengukuran tanah sangat bergantung pada kesiapan pemohon di lokasi. Tanpa persiapan yang memadai, petugas ukur kerap mengalami hambatan teknis seperti ketidakjelasan titik sudut bidang tanah hingga tertundanya pengambilan data spasial karena ketidakhadiran pihak-pihak yang berkepentingan.
Langkah pertama yang wajib dipersiapkan oleh pemohon adalah memasang patok tanda batas secara permanen dan jelas di setiap sudut bidang tanah. Berdasarkan ketentuan Kementerian ATR/BPN, tanda batas dapat berupa patok beton, pipa besi, paralon berisi beton, maupun kayu keras yang kuat dengan bagian atas dicat merah agar mudah dikenali petugas. Mengingat karakteristik geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang didominasi wilayah perairan dan lahan rawa, penggunaan patok yang kokoh dan tidak mudah bergeser menjadi sangat krusial.
Selain pemasangan patok, pemohon juga diwajibkan memperoleh kesepakatan batas dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung (asas kontradiktur delimitasi). Pemohon sangat disarankan menghadirkan para tetangga batas saat petugas ukur tiba di lokasi untuk menyaksikan penunjukan titik batas secara bersama-sama. Kesepakatan ini berfungsi mencegah potensi sengketa, tumpang tindih lahan, maupun keberatan di kemudian hari setelah sertipikat diterbitkan.
Dari sisi kesiapan fisik lokasi, Kantah Kabupaten Indragiri Hilir mengingatkan agar area sekitar titik batas dan jalur pengukuran dibersihkan terlebih dahulu dari semak belukar yang menutupi pandangan. Akses jalan menuju lokasi tanah juga perlu dipastikan aman dan dapat dilalui petugas beserta peralatan ukur geodetik, sehingga proses pengambilan koordinat dapat berlangsung efektif dan akurat.
Sementara itu, pada aspek administratif, pemohon diminta menyiapkan salinan dokumen alas hak atau bukti penguasaan tanah yang sah beserta identitas diri (KTP/KK) untuk dicocokkan oleh petugas di lapangan. Apabila pemohon berhalangan hadir secara langsung saat jadwal pengukuran tiba, penunjukan batas dapat diwakilkan melalui surat kuasa resmi kepada pihak yang memahami letak dan batas-batas bidang tanah secara tepat.
Melalui edukasi bertahap dalam format informasi visual yang mudah dipahami masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir terus berkomitmen menghadirkan layanan pertanahan yang transparan, cepat, dan akuntabel. Kesiapan masyarakat sebelum pengukuran berlangsung menjadi kunci utama terwujudnya tertib administrasi pertanahan serta kepastian hukum hak atas tanah di Kabupaten Indragiri Hilir.
Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang hendak mengajukan permohonan pengukuran maupun berkonsultasi terkait kelengkapan berkas dapat langsung mengunjungi loket pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir di Jalan Kembang Nomor 52, Tembilahan Hilir, atau memantau informasi layanan terbaru melalui kanal media sosial resmi serta laman