Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengimbau masyarakat untuk mengurus dokumen dan sertipikat tanah secara mandiri. Imbauan ini disuarakan langsung melalui pesan publik #SobATRBPN agar masyarakat semakin sadar pentingnya mengurus administrasi pertanahan tanpa melibatkan perantara atau calo. Dengan mengurus sendiri, masyarakat tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum yang sah atas kepemilikan aset tanah mereka secara transparan.
Langkah ini diambil untuk memutus rantai praktik percaloan yang kerap merugikan pemohon sertipikat. Seringkali, penggunaan jasa perantara justru berujung pada pembengkakan biaya di luar kewajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi negara. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus mengedukasi publik agar berani mendatangi langsung kantor pertanahan setempat guna memproses berbagai keperluan dokumen agraria mereka.
Terkait biaya pengurusan, masyarakat tidak perlu merasa khawatir akan adanya pungutan liar atau biaya tersembunyi. Segala jenis biaya layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN telah diatur secara resmi dan transparan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015. Peraturan ini mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN, sehingga setiap rupiah yang dibayarkan masuk langsung ke kas negara secara legal.
Sebagai catatan penting bagi masyarakat, pihak kementerian menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak mengenal istilah "paket" dalam penetapan tarif layanan pertanahan. Artinya, tidak ada sistem borongan atau tarif borongan yang ditawarkan oleh petugas resmi dalam memproses dokumen tanah. Seluruh besaran biaya disesuaikan secara murni dan proporsional dengan jenis layanan spesifik yang diajukan oleh pemohon berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan sistem tarif yang jelas per jenis layanan, pemohon dapat memperkirakan sendiri pengeluaran yang diperlukan sebelum mengajukan permohonan. Informasi mengenai rincian biaya tersebut dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja melalui berbagai kanal informasi resmi yang disediakan oleh instansi. Transparansi semacam ini dihadirkan untuk memberikan kenyamanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor pertanahan.
Selain masalah biaya, kelengkapan berkas dan persyaratan administrasi juga menjadi kunci utama agar proses penerbitan sertipikat berjalan lancar. Masyarakat diimbau untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan dokumen yang dibawa telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi. Pastikan rincian persyaratan tersebut diperoleh langsung melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN guna menghindari informasi yang keliru atau hoaks dari pihak tidak bertanggung jawab.
Melalui kemudahan akses informasi saat ini, masyarakat dapat memanfaatkan situs web resmi maupun media sosial terverifikasi milik Kementerian ATR/BPN untuk berkonsultasi. Segala panduan mengenai tahapan, alur pelayanan, hingga simulasi perhitungan biaya PNBP dapat dipelajari terlebih dahulu sebelum datang ke loket pelayanan. Persiapan yang matang akan membuat proses pengurusan menjadi jauh lebih cepat, efisien, dan bebas dari kendala birokrasi.
Maka dari itu, sudah saatnya masyarakat meninggalkan kebiasaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam mengurus dokumen agraria yang sangat penting ini. Jangan pernah ragu untuk melangkah sendiri ke kantor pertanahan dan mengurus dokumen pertanahanmu demi keamanan aset masa depan. Jadilah pemilik tanah yang cerdas, mandiri, dan taat hukum dengan selalu mengandalkan kanal resmi Kementerian ATR/BPN untuk setiap kebutuhan pertanahan Anda.