Pelangiran – Bhabinkamtibmas Polsek Pelangiran, Aipda Antonius HS, S.H., secara aktif melaksanakan pendampingan dan pengamanan dalam kegiatan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan BUMDesa Kota Gare Barokah. Kegiatan yang bertempat di Kantor Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan wujud nyata dari tugas pokok polisi dalam membina dan mengamankan setiap aktivitas masyarakat di desa binaan. Kehadiran anggota Polri ini diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif selama berlangsungnya forum musyawarah tersebut.
Kegiatan musyawarah ini diselenggarakan pada hari Senin, 04 Mei 2026, dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Agenda utama dari pertemuan ini adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa Kota Gare Barokah untuk Tahun Anggaran 2025. Undangan resmi untuk acara ini telah dikeluarkan oleh pihak BUMDesa dengan nomor surat 01/BUMDesa-PB/V/2025 tertanggal 04 Mei 2026, yang mengundang berbagai elemen penting dalam struktur pemerintahan dan masyarakat desa untuk hadir dan berpartisipasi.
Dalam rangkaian acara, terlihat kehadiran sejumlah tokoh kunci yang berperan dalam tata kelola desa. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Tanjung Simpang, Fery Irawan, serta Sekretaris BUMDesa Kota Gare Barokah, Efendi. Selain itu, Ketua BPD Bujang, P3MD Kamsiar, serta para tokoh masyarakat seperti Edi Indra K, tokoh agama Ust Zhuri, dan tokoh pemuda Sulaiman juga turut menghadiri musyawarah. Keikutsertaan berbagai lapisan masyarakat ini menunjukkan tingginya antusiasme warga terhadap transparansi pengelolaan aset desa.
Kapolsek Pelangiran, Iptu Iwan Saputra, S.H., M.H., memberikan penjelasan penting terkait peran strategis Bhabinkamtibmas dalam kegiatan semacam ini. Menurut Iptu Iwan, pendampingan yang dilakukan oleh Aipda Antonius bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari upaya preventif kepolisian. Dengan hadirnya personel polisi di tengah-tengah masyarakat, diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik atau kesalahpahaman yang mungkin timbul selama proses diskusi dan evaluasi kinerja BUMDesa berlangsung.
Lebih lanjut, Iptu Iwan Saputra menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga desa. Melalui forum musyawarah desa ini, masyarakat diberikan ruang untuk bertanya dan memberikan masukan langsung kepada pengurus BUMDesa. Kapolsek Pelangiran menilai bahwa keterbukaan informasi keuangan dan operasional BUMDesa akan mendorong pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan riil warga setempat.
Selama jalannya musyawarah, rangkaian acara berlangsung dengan sistematis mulai dari pembukaan, sambutan-sambutan dari pihak terkait, hingga inti acara yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban. Sesi tanya jawab menjadi momen krusial di mana masyarakat dapat menyoroti berbagai aspek pengelolaan BUMDesa. Bhabinkamtibmas Aipda Antonius HS, S.H., turut memberikan sambutan yang mengajak seluruh peserta untuk menjaga kerukunan dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah.
Hasil dari kegiatan ini sangat positif, dimana laporan pertanggungjawaban BUMDesa TA 2025 berhasil tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Forum ini berhasil menciptakan iklim transparansi yang sehat serta memperkuat komunikasi antara pengurus BUMDesa, pemerintah desa, dan warga. Tidak ditemukan hambatan yang menonjol selama kegiatan berlangsung, sehingga situasi tetap terjaga dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif dari awal hingga akhir acara.
Sebagai kesimpulan, kegiatan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan BUMDesa Kota Gare Barokah berjalan lancar dan mendapat respon positif dari seluruh peserta. Kapolsek Pelangiran melalui Bhabinkamtibmasnya terus berkomitmen untuk mendukung program-program desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Diharapkan ke depannya, transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan desa Tanjung Simpang yang maju, mandiri, dan harmonis.